Bike

         FGD Pemantauan RKPdalam Konteks DAK Fisik Penugasan Tahun 2019dilaksanakan di Ruang Rapat Hadibroto Bappedasu, pada Hari Senin 19 Agustus 2019, yang dihadiri oleh Perwakilan Bappenas, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta  10 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggidan sebagai narasumber pada pelaksanaan FGD ini adalah Kasubbid Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Ibu Sry Puspa Sary, STdengan tema materi “Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara’, sedangkan Pemateri Kedua adalah Kasubdit  Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IVKementerian PPN/BAPPENAS Bapak Andi Setyo P. Untuk Pemateri ketiga adalah Kasubdit Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS Bapak Erik Armundito

FGD ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si yang menyampaikan terkait arah kebijakan DAK 2019 yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Peran Bappenasdalam Pemantauan DAK

  1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017, sinkronisasi pembangunan harus mendukung pencapaian PRIORITAS NASIONAL yang ada dalam RKP.Jenis transfer ke daerah yang harus tersinkronisasi dengan belanja pusat adalah Dana Transfer Khusus, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK).
  2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 termasuk pengalokasian dana transfer dalam bentuk DAK akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019.
  3. Dalam PP No. 39 Tahun 2006, pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat tindakan sedini mungkin.
  4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
  5. Pada Pasal 13 ayat 2 bagian c : Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian keluaran (output), serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik yang menjadi PRIORITAS NASIONAL.
  6. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah perlu melaksanakan pemantauan RKP dalam konteks Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah.
  7. Pemantauan ini sangat penting dan strategis dalam rangka mengendalikan perencanaan pembangunan nasional dan merumuskan isu-isu strategis yang sedang berkembang didaerah sebagai masukan perencanaan pembangunan ke depan.

Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara

Ada beberapa Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara yaitu:

  1. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan.
  2. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan.
  3. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatklan data badan informasi lingkungan hidup.
  4. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui kegiatan: pencegahan kebakaran hutan dan lahan; peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat dan;
  5. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA dan lingkungan hidup, melalui kegiatan: restorasi kerusakan lingkungan hidup; pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut.

Permasalahan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan DAK

  1. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan pusat dengan perencanaan daerah
  2. Belum tersinkronisasinya kegiatan antara pembagian kewenangan daerah dan kewenangan pusat
  3. Aplikasi baru yaitu OMSPAN dan ditutup penginputan terakhir tanggal 23 Juli 2018, sehingga banyak kegiatan belum sempat diinput dalam OMSPAN dan belum sinkronnya tata waktu perencanaan awal di daerah terhadap penetapan juknis DAK 2018
  4. Persyaratan yang dimintakan untuk penginputan dana DAK terlalu rumit seperti harus ada DED atau surat pernyataan dari Kepala Daerah
  5. Tidak bisa dilaksanakan DAK pada Kabupaten/Kota karena belum memiliki jakstrada tentang Persampahan.
  6. Beberapa Kabupaten/Kota tidak melaksanakan DAK 2019 karena perubahan kebijakan dari metode e-katalog menjadi proses tender.
  7. Menu kegiatan yang belum tepat sasaran untuk tiap kabupaten/kota