Bike

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA UNTUK TAHUN 2021

Dasar
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Nomor 005/971/BPSU/II/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021

Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja untuk tahun 2021 dengan OPD mitra subbid Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
Penjelasan kegiatan-kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2021

Pembahasan
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat AR. Hakim Nasution Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan dibuka oleh Kepala Sub. Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov-SU dan di hadiri oleh perwakilan dari Bappeda Prov-SU, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov-SU, Dinas Lingkungan Hidup Prov-SU, Dinas Perkebunan Prov-SU, Dinas TPH Prov-SU, Dinas Kehutanan Prov-SU, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov-SU, serta Dinas Kelahutan dan Perikanan Prov-SU.
Pelaksanaan Verifikasi DPA Tahun Anggaran 2020
DPA TA 2020 dalam minggu ini harus masuk ke Bappeda untuk diperiksa oleh verifikator dan diharapkan tanggal 2 januari 2020 kegiatan sudah bisa di laksanakan sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara;
Kegiatan 2020, agar disampaikan progres kegiatan sejauh mana dilaksanakan dan disampaikan ke Bappeda dalam minggu ini.
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021
Pada Desember 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membuat rancangan awal untuk RKPD 2021 dan diharapkan pada masing-masing OPD menginputkan tabel realisasi 2019 serta membuat rencana kerja untuk tahun 2021;
Untuk tahun 2021,
Untuk tahun 2021, anggaran dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan seperti kegiatan integrasi serta kegiatan menata kota dan membangun desa sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Utara dan agar segera melaporkan rencana kerja untuk tahun 2021 yang prioritas ke Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Tahun 2020
Untuk Kegiatan Integrasi, agar melaporkan progres yang sudah dilaksanakan baik dalam bentuk survey maupun dokumen dan agar dibuatkan dokumentasi dalam bentuk animasi untuk dilaporkan ke Gubernur Sumatera Utara;
Bagi kegiatan integrasi yang belum melaksanakan survey kegiatan, agar segera melakukan survey untuk melihat lokasi yang direncanakan;
Apabila kegiatan integrasi belum dianggarkan pada 2020, maka kegiatan dimaksud akan direvisi kembali.
Diskusi
Dinas Kehutanan
Untuk kegiatan eko wisata hutan yang berlokasi di Tahura, Dinas Kehutanan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak untuk kejelasan pengelolahan kegiatan integrasi Eko Wisata Hutan;
Dari segi Kehutanan, akan memperhatikan kembali penganggaran yang disalurkan untuk KPH karena dianggap terlalu besar untuk mengakomodir operasional 17 KPH dan 1 UPT Tahura dan juga memperhatikan anggaran untuk dinas itu sendiri.
Akan memperhatikan kegiatan yang prioritas pada tahun 2021.
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Untuk kegiatan inegrasi 8 ton/ha, akan memperhatikan kembali saluran irigasi yang belum memadai.
Akan melakukan inventarisasi sumber daya manusia dilapangan dalam medukung kegiatan integrasi produksi padi 8 ton/ha dan apabila belum memenuhi kriteria akan dijadikan prioritas pada tahun 2021
Akan memperhatikan penyuluh pertanian yang kompeten untuk mendukung kegiatan integrasi produksi padi 8 ton/ha.
Dinas Lingkungan Hidup
Untuk kegiatan integrasi, Dinas Lingkungan Hidup lebih banyak sebagai OPD pendukung dimana kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2020 adalah dalam bentuk pengadaan tong sampah terpilah yang akan diserahkan untuk kegiatan integrasi;
Untuk kegiatan botanical garden, Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi lebih lanjut mengingat pada tahun 2020, kegiatan dimaksud belum masuk pada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas ESDM
Dinas ESDM telah melakukan survey lapangan di Kabupaten Samosir dalam rangka mendukung kegiatan integrasi produksi padi 8 ton/ha dalam bentuk kegiatan penyedia pompa air;
Akan berkoordinasi lagi dengan OPD penanggung jawab kegiatan integrasi mengingat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hanya OPD pendukung terhadap masing-masing kegiatan integrasi.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan
Untuk kgiatan peternakan terpadu Dinas Ketahanan pangan dan peternakan telah melakukan survey lapangan di Kabupaten Padang Lawas Bersama Tim;
Pada tahun 2020, DKPP sudah menganggarkan alokasi dana untuk kegiatan peternakan terpadu.
Dinas Perkebunan
Akan berkoordinasi lagi dengan OPD penanggung jawab kegiatan integrasi mengingat Dinas Perkebunan hanya OPD pendukung terhadap masing-masing kegiatan integrasi.
Dinas Kelahutan dan Perikanan
Untuk kegiatan smart floating farm, sampai saat ini Dinas kelautan dan perikanan belum melakukan survey lapangan karena belum menentukan lokasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi lagi dengan bidang yang bertanggung jawab.