Bike

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Prof. Dr.H.S Hadibroto, M.A Bappeda Provinsi Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No. 21.A Medan.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dibuka oleh Tapi Sari Rumonda Bulan Siregar, SS, SE, A.k selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Narasumber pada acara ini berasal dari : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara

Pada sesi pertama Bapak Wahyu Pratomo dari Universitas Sumatera Utara menyampaiakan paparan : "Peran akademisi dalam analisis Strategi Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara’. Beberapa hal yang disampaikan antara lain :

  1. Proses Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sangat lambat untuk di tindak lanjuti.
  2. Untuk anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kemiskinan tergolong sangat kecil
  3. Indeks di bulan September tahun 2019 ini untuk Kota Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan sangat parah dan tergolong miskin.
  4. Seluruh OPD yang terkait untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara harus bekerjasama dan komitmen meyiapkan data per tiap Kabupaten/ Kota.
  5. Membuat Reporting dan Monitoring pertriwulan untuk mengambil data Kabupaten/ Kota.                                                                                                     

Dilanjutkan oleh Paparan oleh Ibu Anita R. Sinaga dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan materi :‘ Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan dalam rangka Pemutkhiran Data Penerima Sasaran dan Program Kemisikinan’. Beberapa hal yang disampaikan antara lain :

  1. Data Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota sangat lambat untuk di tindak lanjuti.
  2. Untuk anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kemiskinan tergolong sangat kecil.
  3. Pihak Dinsos Provsu siap membantu dan bekerja sama tiap OPD yang terkait untuk memberikan valid data.
  4. Untuk pencairan dana bantuan PKH di dapat dan di ambil dari data PDT.

Selanjutnya paparan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Bapak Jonny Siagian dengan Materi : “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan“.Beberapa hal yang disampaikan antara lain:

  1. Siap bekerjasama tiap OPD yang terkait untuk memberikan data Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota sangat lambat untuk di tindak lanjuti.
  2. Sudah banyak Program dan bantuan yang telah di lakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk masyarakat Kabupaten/Kota.
  3. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera sudah melakukan penilaian dan perlombaan terhadap desa untuk dapat bersaing ke tingkat Nasional .                                                                 

Bapak Dr. Ridha Haikal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyampaikan paparan dengan judul “Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menekan angka kemiskinan “.Beberapa hal yang disampaikan antara lain :

  1. Sudah banyak membantu dan meyalurkan dana untuk masyarakat Kabupaten/ Kota yang mau berwirausaha.
  2. Memberikan Pelatihan - Pelatihan terhadap masyarakat yang membuka usaha / jasa supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik.
  3. Siap bekerja sama tiap OPD yang terkait meberikan pendataan yang jelas dan terpadu.                                                                                                                                                                                                                      

Dan yang terakhir pemaparan oleh Bapak Dr. Alwi Mujahit Hasibuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan materi yang berjudul “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” Beberapa hal yang disampaikan antara lain:

  1. Pihak OPD terkait harus mempunyai Program yang jelas dan tepat sasaran ke masyarakat agar dapat bisa bersaing dengan tingkat nasional untuk mengurangi angka Kemiskinan.
  2. Siap bekerjasama tiap OPD untuk menekankan angka Kemiskinan yang sangat tinggi terutama di Provinsi Nias.
  3. Sudah melakukan Program dan bantuan kesehatan terhadap masyarkat yang kurang mampu di tiap Kabupaten/Kota.

 

Rencana Kerja Tindak Lanjut Untuk Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  1. Menyiapkan data dan mengisi Matriks terupdate sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
  2. Tiap OPD yang terkait harus bekerjasama dan bekerja keras agar masalah Kemiskinan yang ada di Provsu ini bisa turun.
  3. Harus mempunyai data yang jelas dan terpadu agar bantuan dan program Pemerintah tepat sasaran terhadap Penduduk yang kurang mampu.
  4. Pihak OPD yang terkait harus mempunyai kegiatan untuk penyusunan dokumen kemiskinan.
  5. Setiap Program Kegiatan harus di pisah pertiap OPD yang terkait agar bisa membangun koordinasi dan sinergitas dan mengurangi rasa egoisme untuk kebaikan Daerah Provsu.