Bike

Rapat Evaluasi Penanggulangan Banjir Kota Medan dan Sekitarnya dilaksanakan tanggal 24 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Prof. DR. HS. Hadibroto MA – Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provsu dihadiri oleh Kordinator Pokja, Tenaga Ahli dan narasumber.

Paparan Singkat oleh :

  1. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera -II Roy P. Pardede, ST., M.Tech, memaparkan progress pelaksanaan normalisasi Sungai Baburadengan beberapa poin penting sbb :
  • Kegiatan Swakelola Sungai Badera telah dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus - 7 September 2019, dengan melibatkan arapat TNI KODAM I/BB, Tim Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan BWSS-II
  • Adapun realisasi pekerjaan saat ini sampai dengan tanggal 07 September 2019 yaitu sepanjang 1.321 meter (20% dari target) dengan rincian sebagai berikut : Tanggul sebelah kiri Sungai Badera sepanjang 610,50 meter dan Tanggul sebelah kanan Sungai Badera sepanjang 711 meter.
  • Pekerjaan yang dilaksanakan : (1). Pemasangan penandaan patok batas; (2). Normalisasi sungai sepanjang 1.321,50 meter (Tanggul Kiri dan Tanggul Kanan Sungai Badera)
  • Realisasi pekerjaan saat ini sampai dengan tanggal 07 September 2019 yaitu sepanjang 1.321 meter (20% dari target) dengan rincian sebagai berikut : Tanggul sebelah kiri Sungai Badera sepanjang 610,50 meter dan Tanggul sebelah kanan Sungai Badera sepanjang 711 meter.
  • Pembuatan Posko Penanganan Normalisasi/Pelebaran Alur Sungai Badera
  • Telah didirikan Posko Penanganan Normalisasi/Pelebaran Alur Sungai Badera pada lokasi Pelataran Perumahan Bumi Asri sebagai sarana koordinasi antar Pokja dan juga sebagai pusat informasi pelaksanaan normalisasi Sungai Badera.
  • Agar operasional posko lebih efektif diperlukan keterlibatan seluruh unsur Pokja sebagai perwakilan di posko untuk dapat mengakomodir/menjawab permasalahan yang timbul selama pelaksanaan normalisasi.
  • Kendala yang dihadapi : (1). Sampai dengan hari ini BWS Sumatera II masih tetap mengeluarkan biaya untuk honor operator dan pembantu operator, biaya jaga malam alat berat, biaya makan operator dan pembantu operator; (2). Alur sungai masih belum linier dari desain rencana, terutama pada lokasi jembatan yang belum di kerjakan sehingga hasil yang tercapai sampai saat ini masih belum tercepai; (3). Adanya penolakan warga untuk dilakukan pelebaran / normalisasi sungai yang diakibatkan karena belum tervalidasinya bukti kepemilikan lahan dan ganti rugi yang belum tuntas.

 

  1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana MSi, memaparkan beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Sungai Baburadengan beberapa poin penting sbb :
  • Kepala Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara selaku Koordinator Pokja - 6 Pembebasan Lahan dan Relokasi, telah ikut dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi Sungai Badera berkaitan dengan penanganan pembebasan lahan masyarakat yang ada disempadan Sungai Badera secara khusus diprioritaskan kepada 93 KK masyakat yang sudah masuk dalam pendataan awal yang dilaksanakan oleh Kodam I/Bukit Barisan bersama dengan BWSS-II.
  • Dalam perkembangan kemudian dilakukan pericikan kembali yang dengan melibatkan Dinas Permukiman Kota Medan.
  • Berdasarkan Permendagri 117/2018 bahwa bagi permukiman di Sempadan Sungai dapat dilakukan pemberian dana kerohiman berupa pengganti kerugian atas bangunan, biaya pembongkaran, kompensasi sementara atas kehilangan mata pencaharian dan sewa rumah.
  • Prioritas yang akan diberikan kepada penduduk yang terdapat dari data nominatif 93 KK yang tidak terkendala dalam alas hak dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Konsultan KJPP.
  • Permasalahan pendataan tanah kosong yang bersertifkat akan ditangani secara tersendiri dengan melibatkan unsur berkepentingan lainnnya.
  • Perlu dukungan Pokja-1, Pokja-5, Pokja 9 dan Pokja-10 untuk ini perlu dilakukan Rapat Khusus (FGD)

 

  1. Konsultan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Dody Yanuar Bey, yang akan melakukan proses penilaian Appraisal atas lahan masyarakat dan bangunan di sempadan Sungai Badera memaparkan tentang proses yang dilakukan KJPP dalam penilaian aset masyarakat yang berada di Sempadan Sungai tersebut adalah sbb :
  • Konsultan KJPP bekerja atas data 93 KK yang diterima dari pihak Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara, hasil pericikan yang dilakukan oleh Dinas Permukiman Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dan data kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang
  • Perlu dirumuskan solusi untuk permasalahan tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan Izin HGB nya
  • Pemecahan masalah hendaknya dilakukan secara keseluruhan tidak parsial karena akan membuat dampak bagi masyarkat yang belum terselesaikani urusan pembebasan lahannya.